Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran baru 2020/2021. Kemendikbud menegaskan kembali pentingnya kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di masa pandemi Covid-19.
 
"Kita paham ada usulan masyarakat untuk membuka kembali (sekolah) namun perlu kita patuhi aturan kesehatan," kata Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbud, Ainun Na'im dalam Bincang Pendidikan Tentang Evaluasi Implementasi SKB Empat Menteri yang diselenggarakan Kemendikbud secara virtual, di Jakarta, Selasa (28/07/2020).
 
Berdasarkan data pemantauan internal Kemendikbud (per 27 Juli 2020), sebanyak 79 kabupaten/kota masih belum melaksanakan pembelajaran sesuai dengan panduan dalam keputusan bersama empat menteri. Dari 79 kabupaten/kota tersebut, 18 kabupaten/kota berada di zona hijau, 39 kabupaten/kota berada di zona kuning, 20 kabupaten/kota berada di zona oranye, dan 2 kabupaten/kota berada di zona merah.
 
Pada zona hijau, Ainun menjelaskan, sebagian besar bentuk pelanggaran yang terjadi adalah tidak melaksanakan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan jaga jarak saat masuk sekolah, sedangkan di zona kuning, oranye dan merah bentuk pelanggarannya adalah melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. “Oleh karena itu kami instruksikan agar pembelajaran di daerah tersebut harus segera menyesuaikan dengan SKB 4 Menteri ini,” ujar Ainun Na’im.  
 
Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Kementerian Dalam Negeri, Hari Nur Cahya Murni meminta kepada 79 kota/kabupaten untuk segera menyelaraskan proses belajar mengajar dengan ketentuan yang berlaku. "Kemdagri mendukung implementasi SKB dalam panduan pembelajaran pendidikan di masa Covid-19. Arahan kita mendorong kepala daerah untuk melaksanakan kewajiban sesuai kewenangannya dalam menjalankan pendidikan yang aman di masa pandemi Covid-19," katanya.
 
“Kami memastikan ada sinkronisasi pusat dan daerah dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi agar pendidikan tetap aman di masa pandemi. Saya kira cukup efektif dan terbukti bahwa Pemerintah Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota berkonsentrasi menangani penanganan Covid-19 termasuk proses belajar agar berjalan dengan baik” lanjut Murni.
 
Murni mengatakan tahapan keputusan pembelajaran tatap muka harus berdasarkan status zona risiko Covid-19 pada suatu wilayah yang perkembangannya dievaluasi secara berkala. "Ini yang menetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat, tingkatannya per kabupaten/kota, bukan kecamatan bahkan kelurahan/desa. Mudah-mudahan dengan evaluasi ini, pemerintah daerah yang masih ada di zona kuning, oranye dan merah tidak memaksaksan diri membuka sekolah secara tatap muka," pesannya.
 
Sesjen Ainun mengingatkan kembali pentingnya sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan pemantauan selama dua minggu berjalannya tahun ajaran baru, sebagian besar pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan keputusan Pemerintah.
 
Adapun tahapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah pada zona hijau dilakukan bertahap dimulai dengan jenjang SMA/sederajat dan SMP/sederajat. Kemudian pada tahap kedua, paling cepat dua bulan (paling cepat September 2020) setelah tahap pertama, untuk SD/sederajat dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, paling cepat dua bulan setelah tahap kedua (paling cepat November 2020), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali.
 
Evaluasi tersebut akan mempertimbangkan data kesehatan dan data pendidikan, masukan para ahli dan praktisi, serta masukan para orang tua, peserta didik, dan para pemangku kepentingan pendidikan lainnya."Urutan tahap dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatan," tegas Sesjen Kemendikbud.
 
Terkait pembukaan sekolah di luar zona hijau, Ainun menjelaskan saat ini Kemendikbud bersama Kementerian lain sedang mengevaluasi bagaimana teknis penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pada wilayah di luar zona hijau, misalnya zona kuning. “Kita tetap memrioritaskan kesehatan dan keselamatan. Namun kita harus menjaga proses belajar yang aman. Kita sedang evaluasi bagaimana zona kuning dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang lebih ketat supaya risiko penularan Covid-19 bisa diperkecil,” ujarnya. (Denty A./Aline)

Sumber: kemendikbud.go.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran baru 2020/2021. Kemendikbud menegaskan kembali pentingnya kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di masa pandemi Covid-19.
 
"Kita paham ada usulan masyarakat untuk membuka kembali (sekolah) namun perlu kita patuhi aturan kesehatan," kata Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbud, Ainun Na'im dalam Bincang Pendidikan Tentang Evaluasi Implementasi SKB Empat Menteri yang diselenggarakan Kemendikbud secara virtual, di Jakarta, Selasa (28/07/2020).
 
Berdasarkan data pemantauan internal Kemendikbud (per 27 Juli 2020), sebanyak 79 kabupaten/kota masih belum melaksanakan pembelajaran sesuai dengan panduan dalam keputusan bersama empat menteri. Dari 79 kabupaten/kota tersebut, 18 kabupaten/kota berada di zona hijau, 39 kabupaten/kota berada di zona kuning, 20 kabupaten/kota berada di zona oranye, dan 2 kabupaten/kota berada di zona merah.
 
Pada zona hijau, Ainun menjelaskan, sebagian besar bentuk pelanggaran yang terjadi adalah tidak melaksanakan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan jaga jarak saat masuk sekolah, sedangkan di zona kuning, oranye dan merah bentuk pelanggarannya adalah melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. “Oleh karena itu kami instruksikan agar pembelajaran di daerah tersebut harus segera menyesuaikan dengan SKB 4 Menteri ini,” ujar Ainun Na’im.  
 
Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Kementerian Dalam Negeri, Hari Nur Cahya Murni meminta kepada 79 kota/kabupaten untuk segera menyelaraskan proses belajar mengajar dengan ketentuan yang berlaku. "Kemdagri mendukung implementasi SKB dalam panduan pembelajaran pendidikan di masa Covid-19. Arahan kita mendorong kepala daerah untuk melaksanakan kewajiban sesuai kewenangannya dalam menjalankan pendidikan yang aman di masa pandemi Covid-19," katanya.
 
“Kami memastikan ada sinkronisasi pusat dan daerah dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi agar pendidikan tetap aman di masa pandemi. Saya kira cukup efektif dan terbukti bahwa Pemerintah Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota berkonsentrasi menangani penanganan Covid-19 termasuk proses belajar agar berjalan dengan baik” lanjut Murni.
 
Murni mengatakan tahapan keputusan pembelajaran tatap muka harus berdasarkan status zona risiko Covid-19 pada suatu wilayah yang perkembangannya dievaluasi secara berkala. "Ini yang menetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat, tingkatannya per kabupaten/kota, bukan kecamatan bahkan kelurahan/desa. Mudah-mudahan dengan evaluasi ini, pemerintah daerah yang masih ada di zona kuning, oranye dan merah tidak memaksaksan diri membuka sekolah secara tatap muka," pesannya.
 
Sesjen Ainun mengingatkan kembali pentingnya sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan pemantauan selama dua minggu berjalannya tahun ajaran baru, sebagian besar pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan keputusan Pemerintah.
 
Adapun tahapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah pada zona hijau dilakukan bertahap dimulai dengan jenjang SMA/sederajat dan SMP/sederajat. Kemudian pada tahap kedua, paling cepat dua bulan (paling cepat September 2020) setelah tahap pertama, untuk SD/sederajat dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, paling cepat dua bulan setelah tahap kedua (paling cepat November 2020), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali.
 
Evaluasi tersebut akan mempertimbangkan data kesehatan dan data pendidikan, masukan para ahli dan praktisi, serta masukan para orang tua, peserta didik, dan para pemangku kepentingan pendidikan lainnya."Urutan tahap dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatan," tegas Sesjen Kemendikbud.
 
Terkait pembukaan sekolah di luar zona hijau, Ainun menjelaskan saat ini Kemendikbud bersama Kementerian lain sedang mengevaluasi bagaimana teknis penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pada wilayah di luar zona hijau, misalnya zona kuning. “Kita tetap memrioritaskan kesehatan dan keselamatan. Namun kita harus menjaga proses belajar yang aman. Kita sedang evaluasi bagaimana zona kuning dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang lebih ketat supaya risiko penularan Covid-19 bisa diperkecil,” ujarnya. (Denty A./Aline)

Sumber: kemendikbud.go.id

Rabu, 20 September 2017 09:16

Visi dan Misi

Visi dan Misi Sekolah

Rabu, 20 September 2017 09:15

Sejarah

Sejarah Sekolah

Sabtu, 02 Juli 2016 23:32

Informasi PPWS Online

Yth.

Sesuai dengan informasi PPWS Online untuk menyikapi banyaknya permintaan pelatihan Pembuatan Website Sekolah/ Madrasah secara Online maupun tatap muka dari daerah, dapat kami sampaikan bahwa rancangan proposal penyelenggaraan pelatihan dengan prosedur sebagai berikut:

Dinas Provinsi/ Asosiai Profesi mengirimkan Surat Pengajuan Permohonan untuk mengajukan Proposal Rencana Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan Website Sekolah/ Madrasah melalui email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.  dengan tembusan ke Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.,id.

Demikian informasi ini kami sampaikan, untuk diketahui.

TIM PPWS Online - DIVISIDATALITBANG.NET

Sabtu, 02 Juli 2016 23:32

Mekanisme Pelatihan

Mekanisme pelatihan ini bersifat online dan siapa saja bisa mengikuti pelatihan ini dengan mendaftar di website resmi Balitbang Kemdikbud dengan alamat atau . Pendaftar bisa guru atau tenaga administrator sekolah yang akan dibuatkan websitenya dan tahapan tahapannya bisa langsung dilihat.

Materi pelatihan akan disampaikan setiap sesi yang jadwalnya akan diinformasikan melalui email pendaftar, adapun isi materi berbentuk modul tutorial berbentuk text dan video pembelajaran. Setiap sesi bisa diikuti oleh peserta pelatihan, dan akan ada salah satu Instruktur dan asisten instruktur yang mendampingi pada saat pelatihan.

Peserta diupayakan akan mendapatkan Sertifikat dari Balitbang Kemdikbud seperti pelatihan pada umumnya tapi dengan syarat peserta mengikuti semua sesi pelatihan online yang dijadwalkan dan ada bukti bahwa sekolah yang bersangkutan telah berhasil dibuat dan Online.

15Jakarta, Balitbang Kemdikbud

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Bagian Perencanaan dan Penganggaran akan menyelenggarakan pelatihan pembuatan website sekolah sekolah secara online pada tanggal 21 sampai dengan 27 Februari 2015.  Program pelatihan pembuatan website sekolah yang dikategorikan sebagai “program pengembangan model pembelajaran/ pelatihan online” ini, diharapkan dapat mendukung percepatan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menghantar terwujudnya generasi emas Indonesia pada  tahun 2045. Program ini merupakan salah satu upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara posistif.

15Jakarta, Balitbang Kemdikbud.

Program Pelatihan Pembuatan Website Sekolah (PPWS) Online adalah embrio (rintisan) program percepatan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai penunjang pembelajaran yang ramah lingkungan (go green), efisien, dan berkeadilan.

Kalimat di adalah penggalan dari awal pengantar pelaksanaan PPWS Online diselenggarakan oleh Bagian Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Balitbang Kemdikbud yang ditulis dan diunggah di Portal Balitbang Kemdikbud, pada tanggal 17 Desember 2013. Selanjutnya disebutkan bahwa jika dilakukan dengan model pelatihan tatap muka akan ada jadwal yang ketat dan jam praktek yang sangat terbatas, sedangkan pada PPWS Online ini peserta mendapatkan waktu belajar maupun berlatih dengan relatif longgar.

27Jakarta, Balitbang Kemdikbud

Alhamdulillah, mulai hari ini Selasa 21 Oktober 2014, pelaksanaan pelatihan pembuatan website sekolah (PPWS) angkatan ke-10 yang diselenggarakan oleh Bagian Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Balitbang Kemdikbud telah dapat dimulai. Program PPWS yang dilaksanakan secara online ini Insya Allah  akan berlangsung sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014.

Sebanyak 75 peserta yang merupakan pengelola/penanggungjawab website sekolah/madrasah telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti pelatihan.

26Portal Balitbang Kemdikbud.  Jakarta, Senin 20 Oktober 2014.

Pelatihan pembuatan website sekolah (PPWS) online Balitbang Kemdikbud angkatan sembilan telah berhasil menghantarkan sebanyak 67 pesertanya memiliki kemampuan untuk membuat website sekolah. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Balitbang Kemdikbud secara online pada tanggal 21 sampai dengan 27 September 2014.

Dengan kemampuan membuat website sekolah yang diwujudkan dalam wujud website sekolahnya sudah online, diharapkan mampu menunjang upaya peningkatan mutu sekolah melalui pemanfaatan TIK secara positif. Semoga seluruh peserta yang telah berhasil dapat mengelola dan memelihara website sekolah yang telah dibuatnya dengan sebaik-baiknya.

K2 Search